Program transisi energi sering kali gagal karena dalam prosesnya, pemerintah menyusun kebijakan yang terlalu top-down dan teknokratis. Tampaknya perencana kebijakan sering berasumsi bahwa masyarakat akan otomatis beralih ke teknologi hijau jika infrastrukturnya tersedia.
Masalahnya realitanya tidak begitu. Kebijakan intervensi teknologi–terlebih di fase awal–mau tak mau harus beradaptasi dengan keseharian masyarakat yang sudah lama ada. Tanpa melakukan hal tersebut program transisi energi hanya berakhir ke buang-buang anggaran semata. Barangnya melimpah, penggunanya sedikit.
Contoh konkretnya adalah kebijakan peralihan dari kompor gas ke kompor listrik yang pernah diterapkan di Indonesia pada tahun 2022.
Pada fase awal kebijakan pengadaan kompor listrik diterapkan oleh pemerintah, seorang ibu yang awalnya antusias dengan kompor listrik, mengubah pandangannya dan mengeluhkan api dari kompor listrik yang tidak bisa dipakai untuk memanggang atau memasak terasi. Lauk favorit banyak rumah tangga di Indonesia.
Di samping itu lambatnya pembakaran di kompor listrik juga membuat kompor ini tidak terlalu laku di keluarga yang butuh memasak dalam waktu cepat karena suami dan istri sama-sama bekerja di pagi hari.
Hal serupa juga terjadi di India. Di sana pemerintahnya juga mendorong transisi dari LPG ke kompor induksi untuk menekan impor energi. Secara teknokratik, ini efisien. Masalahnya, keberadaan kompor listrik ternyata tidak didukung oleh infrastruktur daya listrik rumah tangga para pekerja informal yang di India jumlahnya sangat banyak itu.
Dengan kata lain, tanpa memahami pengalaman dan aspirasi pengguna di dapur-dapur sempit perkotaan, subsidi kompor listrik hanya akan menjadi tumpukan barang tak terpakai karena kebijakan tersebut tidak grounded pada realitas harian warga.
Di sinilah ilmu antropologi yang dipadukan dengan riset kualitatif dan prinsip User Research (UX) menjadi sangat krusial untuk menciptakan transisi yang adil (Just Transition).
Transisi energi bukan sekadar soal mengganti energi fosil/gas ke listrik. Ini adalah soal mengubah ekosistem kerja dan pola hidup. Melalui wawancara kontekstual dengan para targeted dan potential customer, peneliti dapat menangkap bahwa aktivitas memasak–atau aktivitas lainnya dengan teknologi hijau–tidak melulu tentang aktivitasnya dengan teknologi hijau itu sendiri.
Ia juga berkaitan dengan aktivitas lain seperti waktu yang dimiliki oleh pengguna,kondisi ekonomi, tradisi, dan unsur-unsur lain yang kadangkali tak ada dalam kajian akademik pembuatan aturan.
Oleh sebab itu riset yang grounded seperti yang ditawarkan oleh antropologi dibutuhkan dalam kebijakan transisi hijau agar kita tahu bahwa terkadang keengganan menggunakan teknologi hijau, bukan karena teknologinya itu sendiri, namun karena unsur lain di luar teknologi yang seringkali tidak diperhatikan oleh para pembuat kebijakan. Benar begitu, bukan?